rajabacklink

Anies Baswedan Dipuji Naikkan UMP DKI Sampai 5,1%, Kemenaker ‘Ancam’ Ada Sanksi dari Kemendagri?

21 Des 2021  |  395x | Ditulis oleh : Kak Edi
Anies Baswedan Dipuji Naikkan UMP DKI Sampai 5,1%, Kemenaker ‘Ancam’ Ada Sanksi dari Kemendagri?

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendapat pujian kubu pekerja setelah menaikkan nilai upah minimum provinsi (UMP) 2022 sampai 5,1 persen. Padahal sebelumnya kenaikan UMP DKI Jakarta 2022 hanya 0,8 persen, lebih rendah dari rentang rerata yang disampaikan Kementerian Ketenagakerjaan yakni 1,09 persen.

Walau keputusan Anies disambut baik kaum pekerja, Kemenaker rupanya malah menyayangkannya. Sebab menurut Kemenaker kenaikan UMP DKI Jakarta sampai 5,1 persen merupakan bentuk pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

“Kemenaker sangat menyayangkan sikap tersebut, yang menaikkan UMP tidak sesuai aturan yang berlaku,” kata Kepala Biro Humas Kemenaker, Chairul Fadhly Harahap, Senin (20/12).
PP 36/2021 sendiri merupakan salah satu aturan turunan dari Undang-Undang 11/2020 tentang Cipta Kerja yang saat ini dalam proses revisi sesuai arahan Mahkamah Konstitusi.

“Karena menurut hemat saya, selayaknya amanat undang-undang tang telah resmi menjadi acuan di negara kita,” terang Chairul. “Menjadi bagian yang harus ditegakkan dan dilaksanakan sesuai aturannya.”

Oleh karenanya, Chairul mendorong setiap pemerintah daerah untuk menerapkan nilai upah minimum 2022 sesuai dengan peraturan yang berlaku, yakni PP 36/2021. Sedangkan terkait sikap Anies, Chairul menyebut pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

“Kami mengimbau agar harus dilaksanakan sesuai PP 36/2021, karena itu amanat undang-undang. Kalau Kemnaker menegur, pasti ada wilayah yang harus ditaati dalam bernegara. Kami berkoordinasi dengan Kemendagri dalam hal ini,” tegas Chairul.

Sebelumnya, seperti dikutip dari Kompas.id, Sekretaris Jenderal Kemenaker, Anwar Sanusi, menjelaskan bahwa ada sanksi yang mengancam bagi kepala daerah yang menetapkan UMP di luar PP 36/2021. Nantinya kepala daerah yang bersangkutan akan dikenai sanksi sesuai UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan domain Kemendagri.

“Sanksinya akan sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, itu yang akan dijadikan pegangan. Jadi terkait kepatuhan ini, nanti akan menjadi ranahnya Kementerian Dalam Negeri,” tutur Anwar pada 23 November 2021.

Menurutnya, sanksi yang bisa diberikan mulai dari teguran tertulis, pemberhentian sementara, sampai pemberhentian permanen. Mendagri pun sudah menyampaikan sanksi bagi gubernur yang tidak memenuhi kebijakan pengupahan dalam surat edaran terkait.

(hajinews)

Baca Juga:
Bagaimana Cara Bersyukur dengan Ikhlas

Bagaimana Cara Bersyukur dengan Ikhlas

Religi      

28 Agu 2020 | 897 Kak Edi


Kadangkala kita berfikir bahwa hidup itu harus berjuang dengan sangat keras agar apa yang kita inginkan bisa tercapai, dengan cara banting tulang, bekerja siang dan malam, berjuang sampai ...

Cara Baru Beriklan Dengan Aplikasi Soorvei

Cara Baru Beriklan Dengan Aplikasi Soorvei

Tips      

1 Okt 2020 | 1128 Kak Edi


Total belanja iklan nasional tahun 2018 mencapai 145T, sedangkan tahun 2019 mencapai 181T. Meskipun pada tahun 2020 belanja iklan dipastikan turun karena pandemic covid-19 menarik bahwa ...

Walau Relatif Aman, Utang Luar Negeri RI Hampir Tembus Rp6.000 Triliun di Kuartal II 2021

Walau Relatif Aman, Utang Luar Negeri RI Hampir Tembus Rp6.000 Triliun di Kuartal II 2021

Nasional      

17 Agu 2021 | 1122 Kak Edi


Bank Indonesia (BI) melaporkan per akhir kuartal II 2021 sebesar USU415,1 miliar atau setara Rp5.972,46 triliun. Berdasarkan laporan Bank Indonesia ULN turun 0,1% (qtq) dibandingkan dengan ...

Mengenal Asal Muasal Julukan Big Apple pada Kota New York

Mengenal Asal Muasal Julukan Big Apple pada Kota New York

Mancanegara      

30 Apr 2020 | 1318 Kak Min


New York City merupakan salah satu kota di dunia dengan julukan terbanyak. Mulai dari The Great American Melting Pot, Gotham, The City that Never Sleeps hingga yang paling populer, yakni ...

Jangan Keliru  Bedanya Hijab, Jilbab, Niqab, Cadar, Burqa dan Khimar

Jangan Keliru Bedanya Hijab, Jilbab, Niqab, Cadar, Burqa dan Khimar

Nasional      

18 Maret 2022 | 243 Kak Edi


Hijab adalah pakaian muslimah dan jilbab adalah kerudung, ternyata salah dan keliru membedakan hijab, jilbab, niqab, cadar, burqa dan khimar. Nah biar kita tidak salah lagi, yuk kita ...

Ragam Penyebab Tenggorokan Gatal

Ragam Penyebab Tenggorokan Gatal

Kesehatan      

8 Jun 2021 | 497 Kak Edi


Apakah kamu pernah merasakan tenggorokan terasa sangat gatal? Tentu saja hal itu sangat mengganggu dan sering terjadi kepada siapa saja, apalagi kalau memang sedang flu atau punya alergi ...