Bertemu dengan elemen masyarakat dan pemerintah daerah, baik di provinsi maupun kabupaten/kota yang saya kunjungi, menghasilkan beberapa pertanyaan dan evaluasi kerja bagi saya sendiri, dan bisa jadi untuk anda yang kebetulan mengadvokasi hal yang sama.
Kalian pasti tahu semua, kalau Indonesia itu kaya, sayangnya kita tidak pandai mengelolanya. entah itu terhalang birokrasi, terbiasa korupsi atau pembangunan untuk kelompok tertentu. Developmentalis ya? mungkin. Dari beberapa pengalaman pendampingan, inisiatif masyarakat sipil itu banyak tapi tidak diimbangi dengan kerja birokrasi yang efisien.
Misalnya saya temui di provinsi A (asal ya, kalau mau tahu mending japri), seorang perencana di Dinas Pasar, benci betul dengan para pedagang pasar yang bikin macet jalan protokol. Padahal setiap hari, retribusi dari pedagang dijalankan. Katanya pedagang pasar tidak memenuhi peraturan daerah. Jadi kira-kira dimana ekor kerumitan ini? yak, tepat di saat peraturan dibuat tanpa memperhatikan kebutuhan dan persoalan pedagang pasar.Dari pedagang pasar itu, banyak lakinya atau perempuannya? apa yang mereka butuhkan?
Di provinsi lain, saya pernah kena semprot salah satu pejabat daerah, karena dalam akhir workshop saya menyarankan mereka untuk membuat rencana tindak lanjut yang sesuai dengan kapasitas dan anggaran mereka (tentunya dengan dampingan saya). Ditolak,alasannya tidak pernah membuat rencana tindak lanjut dan tidak bisa mengoperasikan laptop. Ada juga yang mengklaim bahwa perencanaan pembangunannya sudah responsif gender, tapi saya tahu betul daerah itu angka kematian ibunya tinggi, pelayanan publik kurang berjalan baik. Dalam benak mereka hanya jika ada PKK,P2WKSS dan kegiatan pemberdayaan perempuan berarti sudah responsif gender,padahal tidak. Tidak punya data atau informasi untuk perencanaan sektor? jangan khawatir, dijamin banyak!. Suka heran, mereka baca kompas, tempo atau online gak sih? online sih tapi fesbukan. Lha gitu kok bilang gak punya informasi? lucu kan.
Yang tadi itu memang dinamika pendampingan bertemu dengan birokrat daerah,kadang sedih juga kok yang kayak ‘gitu’ diterima jadi pelayan masyarakat ya? kadang merasa bersalah juga, jangan-jangan emang yang pinter cuma di daerah kota-kota besar saja. *sigh*. Cerita menyenangkannya beberapa juga ada, ketika dipertemukan dengan anak muda lulusan Bandung yang balik jadi pegawai di kotanya. Dia mengeluh? pasti, karena kelambanan proses pembangunan, tapi orang-orang muda ini semangatnya tinggi sekali. Tahu betul persoalan, didampingi tiga hari, dokumennya sudah lengkap!kalau ketemu yang kayak gini rasanya pengen nangis aja saking senengnya.
Itu baru ketemu satu elemen pemerintah saja, jika dipertemukan dengan elemen masyarakat sipil dan akademisi satu meja.Tentu saya akan lebih galak.Karena, kadang pemdanya sudah terbuka mau didampingi, masyarakat sipilnya gak siap karena gak paham isu.Atau akademisinya nyerang terus karena gak pernah dikasi hibah penelitian. Rame! tapi jadi tantangan buat saya untuk menegaskan, bahwa proses pembangunan itu saling terkait.
Intinya:
-NGO yang mendampingi masyarakat, dampingi perempuan dan laki-lakinya. Gali kebutuhannya, infokan dan kenalkan akses ke pemda terkait sektornya. Kenalkan musrembang. Dampingi
-Pemdanya, kan sudah dikasi tahu tentang bagaimana perencanaan dan penganggaran yang bla..bla..tuliskan kebutuhan dari masyarakat itu (dari situ sebenarnya data dan informasi yang gak dia punya terjawab), hitung kapasitasnya dengan anggaran yang tersedia (tapi soal ketersediaan anggaran itu belum tentu,banyak potongan iya, banyak utang iya, didepositoin buat disedot bunganya juga iya)
-Akademisi, fungsinya hampir mirip tapi saya lebih melihat fungsinya untuk menyebarkan hasil penelitian sebagai policy paper dalam perencanaan pembangunan.
-Legislatifnya harus pinter, bisa baca anggaran dan data. gak cuma urusan nyenengin partai aja fungsinya.
Adakah dari daerah-daerah yang saya temui/ mungkin anda temui yang melakukan hal ini secara sinergi? saya belum.
Kalau ditanya, apa saya capek? beberapa waktu iya, karena pekerjaan ini memang dilakukan berulang dengan berbagai strategi. Tujuannya untuk memahamkan bahwa anggaran daerah harus ada manfaatnya bagi perempuan dan laki-laki (miskin). Dan itu mesti didokumentasikan,dihitung maju mundurnya. Terus kalau capek, mau dibiarin aja? kadang mikir gitu sih, maunya mikirin diri sendiri aja, tapi keganggu dengan fakta yang sering saya temui. Siapa yang bisa diam, kalau ada daerah yang angka partisipasi pendidikannya rendah, trafiking tinggi dan dibiarkan saja, sementara pendapatan daerahnya tinggi, pejabatnya bermobil fortuner? Saya sih cukup seneng ketemu orang yang mau belajar dan berusaha. Biasanya kalau ada jaringandi daerah yang kinerjanya oke, saya akan minta bantuan untuk tetap melakukan pendampingan sampai kira-kira mereka bisa menemukan mekanisme dan exit strategy. Ada yang berhasil ada yang enggak.
Yak,kira-kira itu dulu pembelajaran dan perjalanan selama 2010. Mari bekerja lebih giat di 2011! 
)
gambar pinjem disini
Related posts: