Faktanya total hutang Indonesia per tahun 2008 adalah 155,
29 milyar USD atau setara 1351 triliyun rupiah, sementara total penduduk miskin
per 2007 adalah 37, 2 juta jiwa sementara tahun 2008 ada 41, 7 juta jiwa. Data
yang didapat dari INFID di atas adalah fakta yang bertolak belakang dengan
‘kemerdekaan’ yang baru beberapa minggu yang lalu dirayakan secara
hingarbingar. Terkait dengan fakta itu pula diskusi mengenai pencapaian
Milennium Development Goals dan pembiayaannya dibincangkan bersama di Kantor
Radio 68H, Utan Kayu pada 27 Agustus 2008. Mengapa hal ini penting?

Karena pembiayaan menjadi salah satu isu penting dalam
pencapaian MDGs yang terintegrasi dengan pelaksanaan pembangunan di Indonesia, terkait dengan total hutang yang
dimiliki di Indonesia, anggaran dan program adalah satu
hal yang sinergis. Hutang sendiri menurut Eva Sundari, anggota komisi DPR yang
hadir dalam diskusi tersebut, untuk hutang luar negeri memang sedang diupayakan
untuk dikurangi, tetapi alokasi pengurangan hutang luar negeri tersebut kini
diserap untuk hutang dalam negeri. Nah, hutang dalam negeri ini yang riskan,
karena selain peluang korupsi karena aturan dan batasannya, terkadang tidak seketat
pembiayaan hutang luar negeri. Kemudian pengaruhnya ke pertumbuhan ekonomi dan
efek inflasi yang didapatinya.

Terkait dengan pembiayaan pembangunan dalam pencapaian
target MDGs, sebenarnya ada dua yang disoroti, selain besarnya anggaran juga
kapasitas dan kinerja stakeholder yang terkait. Contohnya, yang paling baru
saat ini adalah naiknya anggaran 20% 
terkait dengan anggaran yang cukup besar tersebut, pertanyaan
selanjutnya adalah apakah kinerja Depdiknas sudah maksimal? Kecuali pelaksanaan
BOS (biaya operasional sekolah) yang lumayan bisa dimplementasikan dengan baik
atau tidak? Karena yang fundamental saja seperti pendidikan wajib belajar 9
tahun yang amburaduldan tidak merespon kebutuhan, apalagi dengan kebijakan
peningkatan kualitas yang ‘jawasentris’ UN alias ujian nasional misalnya.

Pembiayaan efektif 
adalah hal klise yang sering digemborkan tetapi juga sering
disalahpahami yang akibatnya korupsi. Lalu bagaimana bisa mencapai target MDGs ?
tanpa hutang? Sebenarnya bisa saja, salah satu alternatif yang bisa dilakukan
adalah pengelolaan penerimaan pajak dengan benar, juga penggunaan sumber daya
alam yang efektif dan efisien, tidak mudah terkena rayuan investasi yang justru
merugikan negara. Selain itu pengetahuan dan praktek political budget bagi eksekutif maupun legislatif juga mesti ditingkatkan.
Alternatif yang bisa dilakukan oleh masyarakat sipil? Nantikan di tulisan
selanjutnya.