Kompas tanggal 8 Agustus 2008, mengangkat sebuah cerita
miris menurut pandangan saya, seorang ibu yang telah tercatat 25 kali
melahirkan, dan tetap bekerja, sehari setelah melahirkan dia harus segera
bekerja kembali, sebagai penjaja makanan yang harus berjalan berkeliling Desa
Citeko, Kabupaten Purwakarta, yang merupakan tempat tinggalnya. Jika dia tidak
segera bekerja, tidak akan ada makanan yang harus disuapkan ke anak-anak yang
telah dilahirkannya.

Bagaimana dengan Keluarga Berencana atau KB yang pernah
membuat Indonesia cukup dihargai di mata dunia
meskipun kabarnya cara-cara yang dilakukan untuk melakukan sosialisasi ‘cukup
dua anak’ tidak berperspektif HAM? Ibu Eros, yang telah melahirkan 25 kali
tersebut, juga pernah melakukan KB yang dianjurkan oleh mantri setempat. Pernah
dengan suntik, pil tetapi keduanya tidak cocok, dan hanya membawa beban biaya
setiap harus pergi ke Puskesmas.

Ledakan penduduk Indonesia adalah ancaman serius jika tidak
diperhatikan sesegera mungkin, akan muncul banyak persoalan jika ledakan
penduduk ini tidak tertangani dengan baik, seperti krisis pangan, kualitas
sumber daya manusia, krisis energi dan lingkungan. Seperti juga Ibu Eros, dan
persoalan KB yang kini kurang diperhatikan di antara masalah kesehatan lain di
Indonesia. Pelayanan KB di Indonesia sepertinya mengalami stagnasi, karena
tidak semua pelayanan KB melakukan konseling bersama suami istri dalam
memutuskan alat yang akan dipilih, setahu saya, iklan tentang bidan dan alat KB
pernah muncul di TV tapi hilang begitu saja.

Pelayanan KB dengan konseling tidak menjadi standar
pelayanan yang harusnya dipegang teguh dalam implementasinya, mungkin hanya di
beberapa daerah saja yang telah diadvokasi oleh PKBI?, padahal menentukan alat
KB adalah titik awal kesiapan bagi seseorang, bagaimana bisa coba-coba, ketika
anda memasukkan ‘sesuatu’ ke tubuh anda dan itu akan berpengaruh ke metabolisme
tubuh anda.

Selain pelayanan dan informasi tentang alat KB secara
maksimal, karena seringkali alat KB identik dengan suntik, pil, spiral,
bagaimana dengan tubektomi atau vasektomi, misalnya ada kasus seperti Ibu Eros
yang telah melahirkan 25 kali. Sekali jangan lupa, soal konseling

Selanjutnya setelah pelayanan adalah tentang jaminan
kesehatan yang tidak terintegrasi dengan pelayanan kesehatan reproduksi seperti
KB ini, sehingga masyarakat marjinal yang rentan mengalami apa yang terjadi di
Ibu Eros dapat mengakses puskesmas atau rumah sakit tanpa menambah biaya lagi,
karena selama ini yang dikeluhkan adalah biaya untuk membeli, memasangkan alat
KB, walaupun ada program seperti tabulin , apa tidak sebaiknya program
perputaran uang bagi ibu hamil seperti mulai diarahkan ke arah biaya investasi
pendidikan, dan pemerintah menanggung semua hal yang terkait seperti
melahirkan, KB dan lain sebagainya sehingga kontrol terhadap ledakan penduduk
dapat dimulai dari hal ini, dan tetap saja ujung tombaknya bidan atau petugas
kesehatan yang ada di pelosok dan tinggal di desa pinggiran, untuk masalah
tersebut, sudahkan insentif disediakan?

Persoalan lagi, kini BKKBN sudah tak punya taring setelah
otonomi daerah, sementara pemimpin daerah tidak memiliki komitmen terhadap
hal-hal yang sifatnya investasi jangka panjang, seperti mengatasi ledakan
penduduk, kenapa? Karena daerah seperti kurang kreatif untuk melakukan program
pemerintahnya, gampang saja ditebak jika tidak infrastruktur, ya pemberdayaan
ekonomi, sayangnya kesemuanya tidak terintegrasi dengan isu mengatasi ledakan
penduduk ini, yang akan menjadi bom waktu jika terlambat mengatasinya. Saya
rasa sudah tidak jaman menggunakan kekerasan dalam persoalan mengatasi ledakan
penduduk, dan jangan lupa kita terikat komitmen dengan MDGs.

Related posts:

1. Informasi Kesehatan Rerproduksi adalah Investasi