Perempuan lebih miskin secara kualitas daripada kelompok laki-laki, hal ini ditegaskan oleh BPS dalam seminar perempuan, menguraikan kemiskinan bersama yang dilakukan oleh Kalyanamitra dan Kedutaan Besar Finlandia, di Jakarta beberapa waktu yang lalu. Jika dilihat secara kuantitas, menurut sumber dari BPS, memang antara kelompok perempuan dan laki-laki, angka yang ditunjukkan sama. Akan tetapi jika kita bertanya tentang kemiskinan secara kualitas. Jelas, kelompok perempuan lebih miskin dari kelompok laki-laki.
Hal ini disebabkan, kesempatan dan akses kelompok perempuan menjadi penyebab utama terutama dalam upaya perbaikan ekonomi, yang dicontohkan LIPI misalnya dengan ekonomi syariah- dengan contoh zakat yang dapat digunakan untuk kelompok miskin untuk mengembangkan usaha, sayangnya pembicara dari LIPI ini netral bahkan cenderung bias gender, karena baik itu syariah atau tidak, persoalannya adalah bagaimana kelompok perempuan dan kelompok laki-laki
mengakses ke kegiatan ekonomi syariah tersebut. Dan pembicaraan kemudian mengarah pada ‘gak usah rebutan kerja, perempuan itu ngasuh anak di rumah, kayak di Jepang’, sayang sekali peneliti yang tidak berperspektif gender.
Krisis pangan dan energi yang berlaku secara global, ditengarai juga sebagai bertambahnya beban kemiskinan kelompok perempuan. Harga pangan yang naik, yang tidak disertai oleh kemampuan bangsa menfasilitasi dan mendorong keanekaragaman pangan, hasilnya kelaparan-gizi buruk adalah kejadian yang masih sering dijumpai. Krisis energi pun terjadi, bbm yang masih disubsidi, sementara subsidi yang menjadi mindsetmasih selalu uang. Kebijakan yang amburadul yang kurang memperhatikan kerentanan warga negara baik kelompok laki-laki dan kelompok perempuan.
Di sisi lain, saking seringnya tertimpa berbagai hantaman dari kekurangan pangan, naiknya harga bbm, dimanjakan sebentar dengan BLT, kebijakan kesehatan dan pendidikan yang tidak berpihak pada kelompok miskin dan terpinggirkan, membuat kelompok miskin,kelompok terpinggirkan makin tangguh dan punya daya tahan tinggi. Terutama kelompok perempuan, yang diinformasikan oleh UPC, bahwa cara bertahan hidup kelompok perempuan dari terpaan berbagai macam kondisi yang tidak ramah pada mereka, harus dihargai dan dijadikan refleksi bagi implementasi kebijakan.
Perbaikan di aras kebijakan dan juga mentalitas baik pembuat kebijakan dan masyarakat yang merupakan sasaran langsung. Pembuat kebijakan harus ingat bahwa sasaran pembangunan-kebijakan yang bertema anti kemiskinan itu
ada kelompok laki-laki dan perempuan dan memiliki kebutuhan, pengalaman yang berbeda dalam menyikapi kemiskinan itu sendiri, oleh karena itu program dan kegiatan yang dikembangkan bukan kebijakan makro yang semuanya harus ikut
dengan ‘template’ dari atas. Ada berbagai macam strategi (strategi pengarusutamaan gender) untuk membaca bagaimana kebutuhan sasaran langsung, laki-laki dan perempuan, toh mekanismenya sudah disediakan rutin mulai dari
musrembangdes sampai nasional. Dan satu lagi pesan dari banyak masyarakat di luar sana, jangan banyak korupsi, karena itu juga salah satu biangnya dari pemiskinan (kelompok perempuan).