Sama seperti strategi pembangunan yang lain, strategi PUG adalah alat
analisis untuk mempertajam analisa dalam persoalan kemiskinan di pembangunan,
yang dilakukan secara rasional dan sistematik untuk mencapai kesetaraan dan
keadilan bagi masyarakat laki-laki dan perempuan. Sebagai cross cutting
issues atau isu yang sifatnya lintas sektoral, mulai dari pertanian sampai
infrastrukur, dari industri sampai kesehatan, maka ‘pisau’ PUG ini, bisa
‘mengupas’ kemiskinan secara detail, bahwa miskin bukan sekedar persoalan
ekonomi dan uang, tapi juga persoalan pemenuhan hak dasar berdasarkan kebutuhan
serta pengalaman yang berbeda dari laki-laki dan perempuan.

Strategi ini juga kemudian membawa fakta bahwa miskin tidak selalu
berbicara tentang sandang, pangan, papan, tapi juga hal-hal yang tidak terlihat
seperti partisipasi, akses terhadap sumber daya alam, kontrol terhadap sumber
daya, keamanan, perlindungan dan lain sebagainya.

Bagaimana dengan isu perdagangan dan perindustrian, dilihat dari kacamata
pengarusutamaan gender, tulisan ini mencoba memaparkan kedua hal tersebut,
belajar dari pengalaman mendampingi sektor usaha industri di Kabupaten Lebak. Kabupaten Lebak, dalam Kompas, Sabtu 9 September 2006 (hal 35)
dikatakan bahwa fakta 150 tahun saat Multatuli tinggal disana, hingga era
otonomi daerah, persepsi Lebak sebagai Kabupaten yang banyak memiliki daerah
tertinggal masih muncul. Tapi masih ada harapan tentang masa depan Lebak
untuk mengejar ketertinggalan. Tentunya harapan ini yang bisa dimanfaatkan baik
oleh pemerintah maupun masyarakat sipil dalam mensejahterakan masyarakat
perempuan dan laki-laki di Lebak.

Mari kita bicarakan tentang harapan itu, bagaimana menyikapi kemiskinan dengan
alat analisis ini, pengarusutamaan gender. Sebelumnya, gambaran terintegrasinya
strategi ini dalam dokumen pembangunan ada pada RPJMN serta strategi nasional
untuk penanggulangan kemiskinan. Sementara dasar hukumnya sendiri, Indonesia
telah lama meratifikasi CEDAW sebuah konvensi internasional tentang anti
diskriminasi (terutama terhadap perempuan), dalam UU no 7 Tahun 1984, kemudian
ada Inpres no 9 tahun 2000 mengenai pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan.

Selanjutnya kita akan berbicara tentang prasyaratnya untuk mendukung
strategi PUG ini yang nantinya akan menjawab beberapa persoalan kemiskinan
(sesungguhnya). Salah satu prasyarat itu
adalah ketersediaan data terpilah serta analisa kesenjangan yang
mewarnainya, selain juga didukung oleh komitmen serta kebijakan, bagaimana
pemerintah mengintervensi hal tersebut. Satu potret pembelajaran yang telah
dilakukan Pemerintah Kabupaten Lebak dengan strategi pengarusutamaan gender
adalah melalui perencanaan program dan kegiatan untuk menjawab persoalan
kemiskinan dilakukan di tingkatan satuan kerja, dimana program atau kegiatan intervensi
yang dilakukan pemerintah pastinya
didasarkan pada kebutuhan masyarakat laki-laki dan perempuan (dalam prosesnya
kita mengenal Musrembang).

Pembelajaran ini (kebetulan) dilakukan di Disperindag dan PM, di salah satu
kewenangannya SKPD tersebut ada sektor usaha industri dengan mengambil salah
satu komoditas yang ada di daerah Selatan yaitu ikan dan kelapa. Pertama,
diawali dengan pengumpulan data baik yang sifatnya kuantitatif maupun
kualitatif (analisa gender) yang sebenarnya adalah ujung tombak perencanaan,
tersedianya data program. Metode dalam mengumpulkan data kualitatif tidaklah
sulit, biasa disebut dengan focus group discussion, semacam pertemuan
biasa, yang dihadiri kelompok dari sasaran yang akan dituju program atau
kegiatan, dalam hal ini adalah petani dan pengolah ikan. Hal yang penting pula,
bagaimana akses laki-laki dan perempuan secara seimbang dalam mengikuti proses
tersebut, hal ini menjadi dasar pemikiran bahwa kebutuhan perempuan dan
laki-laki berbeda terhadap pembangunan

Persoalan penting dalam melihat
perindustrian terutama sektor usaha industri saat ini adalah bagaimana
pemasaran dikelola dengan baik, bukan lagi pada titik peningkatan produksi.
Karena peningkatan produksi sendiri selama ini yang menjadi perhatian, kemudian
tidak memikirkan bagaimana mengelolanya di tingkat distribusi atau pemasaran,
sehingga apa yang dihasilkan oleh pengusaha kecil misalnya, mandeg. Pemasaran
ini bukan hanya persoalan adanya konsumen, tapi hal-hal yang mendukungnya
termasuk ketrampilan bernegosiasi, ketersediaan jaringan termasuk di dalamnya
pemanfaatan tekhnologi dan lain sebagainya. Apakah hal-hal yang terkait dengan
pemasaran tersebut menjadi bagian dari pemikiran atau kebijakan yang berpihak
pada usaha kecil?

Paragraf diatas adalah gambaran
pembelajaran yang bisa dilakukan untuk menanggapi harapan dan peluang untuk
berubah mengejar ketertinggalan dengan capaian pembangunan yang berkeadilan dan
setara bagi masyarakat laki-laki dan perempuan di Kabupaten Lebak yang sedang
berbenah ini. Semoga dapat dijadikan bahan olah pikir, bagaimana bersama-sama
mengentaskan kemiskinan untuk mencapai kesejahteraan yang tidak
diskriminatif.

Related posts:

1. Pelaksanaan Strategi Pengarusutamaan Gender dalam Proyek Pembangunan