Komitmen pemerintah Indonesia dalam Millenium Development Goals untuk mencapai beberapa target pembangunan antara lain, pengurangan kemiskinan, kesetaraan gender dan ketahanan pangan, telah lama digaungkan. Target pembangunan tersebut dituliskan dalam dokumen perencanaan nasional RPJMN 2004-2009 . Tidak hanya dalam dokumen RPJMN, isu-isu terkait dengan pengurangan kemiskinan, ketahanan pangan juga tercantum dalam RKP tahun 2008. Komitmen di atas menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia melalui program/ kegiatan pembangunan diharapkan dapat mencapai atau menuju ke arah target yang dicantumkan dalam dokumen perencanaan.

Untuk mewujudkan target MDG’s tersebut, strategi yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa kegiatan pembangunan yang dikembangkan bermanfaat bagi kelompok sasaran laki-laki dan perempuan adalah Strategi Pengarusutamaan Gender atau Gender Mainstreaming yaitu alat yang digunakan agar kebutuhan, pengalaman, aspirasi kelompok perempuan dan laki-laki dapat diakomodasi, selain itu strategi PUG dapat digunakan untuk merumuskan intervensi yang tepat untuk mengatasi persoalan, pemenuhan kebutuhan kelompok laki-laki dan perempuan yang menjadi sasaran langsung pembangunan. Sehingga kesenjangan yang dialami kelompok laki-laki dan perempuan (dalam konteks ini adalah pertanian) dapat dikurangi bahkan ditiadakan.

Contoh yang dilakukan dalam proyek pertanian misalnya, dimana kelompok sasarannya adalah petani di lahan kering, komitmen pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender tertera dalam dokumen pelaksanaan program, dimana dalam dokumen tersebut telah tertera bahwa komitmen menuju kesetaraan yang diterjemahkan dalam entry point pemberdayaan masyarakat melalui organisasi. Pemberdayaan yang dimaksud adalah menguatkan kapasitas masyarakat dalam wadah kelompok dalam hal ini ada tiga tahapan kelompok yang ada dalam dampingan. Komitmen dalam dokumen itu kemudian mencakup bagaimana PUG dilaksanakan dalam tahapan pelaksanaan program, mulai perencanaan, pelaksanaan sampai monitoring dan evaluasi.

Dalam fase perencanaan misalnya dilakukan penilaian kebutuhan terpilah antara kelompok laki-laki dan perempuan, sehingga kebutuhan yang diterjemahkan dalam pelaksanaan program sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran. Alat yang dapat digunakan dalam proses perencanaan ini bisa melalui alat analisa gender baik itu Harvard, Moser, sampai PROBA (Problem Based Analysis) dan GAP (Gender Analysis Pathway), yang menyaratkan data terpilah dan analisa gender dalam setiap komponen kegiatan yang akan dikembangkan.

Fase pelaksanaan, melalui bentukan pemberdayaan masyarakat dalam wadah organisasi/ kelompok yang ditumbuhkembangkan tersebut terdiri dari kelompok perempuan dan laki-laki. Suatu awal yang baik untuk memulai komitmen pelaksanaan pengarustamaan gender, dimana kelompok petani perempuan yang menjadi sasaran yang dalam program, kegiatan maupun kebijakan pembangunan pada umumnya seringkali di marjinalkan, padahal dalam kondisi riil, kelompok petani perempuan memiliki peran dan fungsi dalam proses pertanian yang signifikan, demikian pula posisinya dalam melakukan kegiatan pengolahan dan pemasaran.

Dengan mendorong tumbuhnya kelompok perempuan dan laki-laki diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan spesifik mereka. Misalnya kelompok perempuan yang memiliki potensi dalam pengembangan usaha mikro, dimana peningkatan kapasitas dalam hal pembukaan jaringan pemasaran menjadi isu penting terkait dengan berbagai macam komoditas yang dapat dihasilkan. Kemudian kelompok petani laki-laki dalam program ini diuntungkan karena pengadaan saprodi menjadi lebih mudah dijalankan melalui kelompok. Hal ini penting, karena selama ini akses petani miskin terhadap alat-alat pertanian dan pendukungnya dirasakan sulit, belum lagi ketersediaan pupuk yang juga rentan dalam segi harga. Melalui kelompok alat pertanian, pupuk bisa didapatkan, jaringan pemasaran dapat dibuka.

Tidak hanya itu, melalui entry point pemberdayaan masyarakat dalam kelompok perempuan dan laki-laki ini, petani miskin didorong untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan, misalnya mengikuti musrembang desa, serta bisa menentukan kebutuhan mereka dalam konteks pengembangan sebagai petani, baik laki-laki dan perempuan, baik itu yang sifatnya tekhnis, pengembangan kapasitas dan segi infrastruktur. Selain itu pembukaan ruang dan akses untuk mencapai kebutuhan strategis kelompok petani perempuan dan laki-laki.